Tangerang Selatan—Pendidikan pesantren memiliki karakteristik unik yang menjadikannya sebagai satu model tersendiri dalam sistem pendidikan nasional dengan pendekatan, pola, dan standar takaran yang berbeda.

Penyusunan dokumen sistem penjaminan mutu internal dan eksternal (SPMI-SPME) untuk pendidikan nonformal pesantren sebagai langkah strategis Majelis Masyayikh dalam melaksanakan amanat UU No.18/2019 tentang Pesantren.

Dokumen ini dirancang sebagai kerangka sistematis untuk peningkatan mutu pendidikan nonformal pesantren dengan tetap menjaga kekhasan dan kemandirian pesantren di Indonesia. Penyusunan dokumen ini juga diharapkan dapat menjadi instrumen rekognisi dan afirmasi pendidikan nonformal pesantren (pengkajian kitab kuning dan terintegrasi dengan pendidikan umum) agar santri dan pendidiknya mendapatkan keadilan hak sebagaimana pendidikan umum.

Penyusunan dokumen ini diawali dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Desain Penulisan SPMI-SPME yang digelar pada 15–17 Mei 2025 di Tangerang Selatan. FGD ini melibatkan para praktisi pendidikan pesantren, akademisi, pengamat, serta perwakilan pemerintah yakni Kementerian Agama RI.

Ketua Majelis Masyayikh, KH. Abdul Ghaffar Rozin, dalam sambutannya mengatakan bahwa tantangan besar pendidikan nonformal pesantren adalah keragaman antar pesantren, mulai variasi, standar masing-masing pesantren yang berbeda-beda hingga jenjang yang berbeda pula. Karena itu, penyusunan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal ini menjadi langkah penting untuk menjawab tantangan tersebut.

“tantangan terbesar kita adalah adanya disparitas, variasi, dan standar masing-masing pesantren yang sangat berbeda-beda dengan dua kategori yang juga berbeda; pesantren berjenjang dan tidak berjenjang,” ujar Gus Rozin.

Gus Rozin menegaskan bahwa sistem penjaminan mutu ini harus berpijak pada nilai-nilai dasar pesantren, terutama akhlak dan akidah untuk didorong sebagai salah satu prioritas sistem penjaminan mutu yang diusung, baik secara eksplisit maupun implisit hingga mendapat pengakuan negara.

“Selain keilmuan, kita secara serius mendudukkan bahwa cita-cita akhlak dan akidah--cita-cita karakter—menjadi prioritas pertama kita dalam menyusun sistem penjaminan mutu ini. Bagaimana kemudian nanti sistem penjaminan mutu ini dilaksanakan, asesmen, hingga level akhir administrasi yakni ijazah/syahadah,” tegas Gus Rozin.

Selain itu, Gus Rozin juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas guru dalam memahami kitab kuning secara metodologis agar santri dapat berkembang secara kritis.

“Kitab kuning merupakan teks yang hidup, perlu dikembangkan dan dikaji secara metodologis, agar penjaminan mutu ini membuka kesadaran dan pola pikir tidak hanya kepada para santri lebih-lebih kepada para gurunya,” ungkap Gus Rozin.

Anggota Majelis Masyayikh Divisi Pendidikan Dasar dan Menengah, Ny. Hj. Badriyah Fayumi, menambahkan bahwa pendidikan nonformal adalah bentuk pendidikan pesantren paling otentik secara historis dan populasi terbanyak dari pesantren. Keberadaannya harus diakui oleh negara, karena ini perintah Undang-Undang.

“Majelis Masyayikh berkomitmen rekognisi dan afirmasi yang dilakukan akan menjangkau semua tipologi, kategori, dan semua santri. Sehingga tidak ada satupun santri di Indonesia yang belajar secara serius tetapi tidak mendapatkan pengakuan negara,” jelas Nyai Badriyah.

Ia juga menyoroti tantangan data sebagai dasar penyusunan kebijakan ke depan.

“Saat ini terdapat sekitar 42.000 pesantren, namun data pendidikan nonformal pesantren yang saat ini ada belum sepenuhnya lengkap,” terang Nyai Badriyah.

Basnang Said, Direktur Pesantren yang juga Kepala Sekretariat Majelis Masyayikh mengatakan Kementerian Agama akan terus mendukung kebijakan pesantren.

“Kami berkomitmen dan akan terus mengawal kebijakan pesantren, apa yang menjadi hak dari pesantren para kiai dan santri”, ungkap Basnang.

Ia juga menambahkan, santri pondok pesantren berhak mendapatkan ijazah sebagai pengakuan negara atas pembelajaran yang sudah ditempuh berjam-jam, bertahun tahun di pesantren.

“Santri yang mengikuti pendidikan formal dengan belajar mulai jam 7 pagi sampai jam 2 siang lulus mendapatkan ijazah, artinya diakui negara. Namun, ketika santri kembali ke asrama pesantren untuk belajar dari pukul 4 sore sampai 10 malam dengan metode yang berbeda, kitab yang berbeda, guru yang berbeda, lulus dari pesantren tidak mendapat ijazah,” tutup Basnang

Rekomendasi Berita