Jakarta, 15 September 2026 - Ketua Majelis Masyayikh menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Dr. H. Basnang Said, M.Ag. sebagai Direktur Jenderal Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia.

Basnang Said dilantik oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., sebagai Direktur Jenderal Pesantren pertama. Pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam penguatan kelembagaan penyelenggaraan pesantren di Indonesia.

Ketua Majelis Masyayikh KH. Abdul Ghaffar Rozin menyampaikan apresiasi atas penetapan Basnang Said sebagai Dirjen Pesantren. Menurutnya, pengalaman dan perhatian Basnang Said terhadap dunia pesantren menjadi modal penting dalam mengemban amanah tersebut.

“Kami menyampaikan selamat dan doa atas amanah yang diberikan kepada Bapak Basnang Said sebagai Direktur Jenderal Pesantren. Ini merupakan momentum penting bagi penguatan tata kelola dan penjaminan mutu pendidikan pesantren,” ujar Gus Rozin.

Ia berharap keberadaan Direktorat Jenderal Pesantren dapat semakin memperkuat ekosistem pendidikan pesantren dengan tetap menjaga kekhasan, kemandirian, dan tradisi keilmuan pesantren.

“Pesantren memiliki kekhasan dan tradisi pendidikan yang harus terus dijaga. Pada saat yang sama, penjaminan mutu perlu diperkuat agar kualitas pendidikan pesantren semakin baik dan memiliki standar yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Dalam konteks penjaminan mutu, Ketua Majelis Masyayikh menilai penguatan koordinasi dan sinergi kelembagaan antara Kementerian Agama dan Majelis Masyayikh menjadi hal penting ke depan. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dapat berjalan secara efektif dan saling menguatkan.

“Kami berharap ke depan hubungan kelembagaan antara Kementerian Agama dan Majelis Masyayikh dapat semakin baik, khususnya dalam penjaminan mutu pendidikan pesantren. Pembagian peran dan kewenangan perlu terus diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih, tetapi justru menghasilkan sinergi yang memberikan manfaat bagi pesantren,” ujarnya.

Menurutnya, pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren juga menjadi peluang untuk membangun tata kelola penjaminan mutu pendidikan pesantren yang lebih terintegrasi, dengan tetap menempatkan pesantren sebagai lembaga yang memiliki kekhasan dan kemandirian.

Majelis Masyayikh, lanjutnya, siap membangun komunikasi dan sinergi dengan Direktorat Jenderal Pesantren dalam rangka penguatan penjaminan mutu pendidikan pesantren.

“Kami siap bersinergi dan berkolaborasi. Harapannya, kehadiran Ditjen Pesantren dapat menjadi energi baru bagi peningkatan kualitas pendidikan pesantren dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lulusan pesantren,” pungkasnya.

Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren sebelumnya telah mendapat landasan kelembagaan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama. Kementerian Agama juga tengah menyiapkan peta jalan pengembangan pesantren sebagai arah kebijakan Ditjen Pesantren untuk lima hingga sepuluh tahun ke depan.

Rekomendasi Berita