Tasikmalaya (MM) -- Ketua Majelis Masyayikh KH. Abdul Ghoffarrozin, M.Ed menjadi tamu undangan sekaligus pembicara dalam kegiatan Musyawarah Kerja Nasional Forum Komunikasi Pesantren Muadalah (MUSKERNAS FKPM). Kegiatan yang bertema “Penyusunan Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Satuan Pesantren Muadalah Salafiyah” tersebut dilaksanakan di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya.

Pemateri utama yang merupakan Ketua Majelis Masyayikh, KH. Abdul Ghoffarrozin, M.Ed., mengatakan bahwa Majelis Masyayikh saat ini masih berfokus untuk menyusun rencana induk. Pembahasan terkait kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren telah dibahas oleh Majelis Masyayikh dalam agenda rapat yang telah dilakukan. Langkah pertama yang disusun adalah membaca Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum (KDSK) yang sudah dibahas di asosiasi pesantren, terutama yang telah disusun oleh FKPM Salafiyah.

“Selama KDSK yang disusun oleh asosiasi tersebut relevan dan selaras dengan prinsip-prinsip kurikulum yang akan disusun oleh Majelis Masyayikh, maka nanti kita tinggal melakukan sinkronisasi dan harmonisasi”, ucap Gus Rozin (06/07/2022).

Secara umum kurikulum muadalah berbeda dengan kurikulum yang selama ini diterapkan. Salah satu perbedaannya adalah kurikulum muadalah mengakomodasi kekhasan kurikulum pesantren, baik pesantren salaf maupun pesantren modern. Sehingga nantinya apa yang telah diajarkan pada pesantren yang telah disetarakan akan diakui apa adanya sebagai sebuah ciri khas dalam pesantren tersebut.

Gus Rozin juga menyampaikan bahwa saat ini Majelis Masyayikh sedang menyusun Profil Santri Indonesia. Kurikulum tersebut akan disusun berdasarkan Profil Santri Indonesia yang sedang dirumuskan oleh Majelis Masyayikh. Profil Santri tersebut akan menggambarkan tentang bagaimana sosok seorang santri, spiritualitas, skill serta kemampuan komunikasi yang dimilikinya. Hal tersebut akan menjadi dasar dalam penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.

“Menyangkut pedoman dasar, rencana induk dan penyusunan buku yang akan dijadikan pedoman, kita utamakan masukan-masukan dari para asosiasi Pendidikan pesantren. Hal Ini untuk menghindari rasa mendikte kepada pesantren”, imbuh Ketua Majelis Masyayikh di hadapan 100 peserta dari anggota asosiasi FKPM Salafiyah.

Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda, KH. Abdul Aziz Afandi, selaku tuan rumah dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa kurikulum pada pesantren muadalah salafiyah harus berbasis akhlak, keilmuan sanad dan berpedoman dengan acuan yang disusun Majelis Masyayikh.

Agenda tersebut juga dihadiri oleh wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum yang juga menyampaikan tentang pentingnya UU Pesantren untuk Pondok Pesantren. Pengesahan UU No.18 tahun 2019 tentang Pesantren direspon cepat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menyusun rancangan peraturan yang menjadi kewenangan daerah sampai disahkan menjadi Perda No.1 tentang tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. (ZST)

Rekomendasi Berita