Jakarta — Majelis Masyayikh menegaskan bahwa pendanaan negara terhadap pesantren merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban konstitusional yang melekat pada negara berdasarkan Pasal 31 UUD 1945 dalam menjamin pendidikan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, bukan bentuk intervensi terhadap kemandirian dan kekhasan pesantren.

Pernyataan tersebut disampaikan Majelis Masyayikh dalam sidang lanjutan keterangan tambahan perkara uji materiil Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dalam Perkara Nomor 75/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis, 11 Juni 2026.

Sidang penyampaian keterangan tambahan dari Pihak Terkait Majelis Masyayikh dihadiri oleh Ketua Majelis Masyayikh, KH. Abdul Ghaffar Rozin, Anggota Majelis Masyayikh Nyai Hj. Badriyah Fayumi, serta Dewan Masyayikh Pesantren Tebuireng Jombang, KH. Abdul Hakim Mahfud (Gus Kikin). Turut hadir pula tim hukum, tenaga ahli, dan Kepala Tata Usaha Majelis Masyayikh yang memberikan dukungan penguatan perspektif kelembagaan pesantren dalam persidangan. Selain Majelis Masyayikh, pihak terkait lainnya yang hadir dalam perkara tersebut adalah PP Muhammadiyah dan RMI PBNU.

Dari unsur pemerintah, sidang juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Agama RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum RI, serta Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Dalam sidang tersebut, Majelis Masyayikh menyampaikan secara tertulis keterangan tambahan untuk menjawab sejumlah pertanyaan majelis hakim pada persidangan sebelumnya, khususnya mengenai hubungan antara pendanaan negara, kemandirian pesantren, serta konsekuensi transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.

Uploaded image

Dokumentasi Kegiatan

Pendanaan Berbasis Mutu dan Kebutuhan

Majelis Masyayikh menegaskan skema pendanaan negara tidak harus bersifat tunggal melalui satu pintu, melainkan dapat melibatkan berbagai kementerian dan lembaga sesuai fungsi masing-masing. pendanaan pesantren dapat dikembangkan berdasarkan hasil evaluasi dan penjaminan mutu yang dilakukan Majelis Masyayikh sehingga dukungan negara diberikan secara lebih objektif dan sesuai kebutuhan.

“Dalam konteks pelaksanaan pendanaan pendidikan pesantren dapat dikembangkan melalui hasil evaluasi, penilaian dan pemenuhan mutu pesantren,” tegas Gus Rozin.

Ketua Majelis Masyayikh KH. Abdul Ghofarrozin juga menyampaikan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mendukung penyelenggaraan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dukungan tersebut tidak harus melalui satu skema pendanaan, melainkan dapat dilakukan melalui berbagai kementerian dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya.

“Kementerian Agama merupakan institusi yang paling relevan untuk melaksanakan kewajiban pendanaan negara terhadap fungsi pendidikan dan dakwah pesantren. Namun, tidak menutup kemungkinan peran kementerian dan lembaga lain sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya,” ungkap Gus Rozin.

Pendanaan Negara Tidak Otomatis Intervensi

Majelis Masyayikh juga menegaskan bahwa pendanaan negara kepada pesantren tidak serta-merta menimbulkan intervensi dan menghilangkan kemandirian serta independensi pesantren. Pendanaan negara ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar (dharuriyat) dan kebutuhan penunjang (hajiyat) dalam penyelenggaraan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, bukan untuk mengubah kurikulum, tradisi, sistem pembelajaran, maupun kekhasan pesantren.

“Dukungan pendanaan negara harus dipahami sebagai pelaksanaan tanggung jawab konstitusional tanpa mengubah tradisi, kekhasan, maupun sistem pendidikan pesantren. Bahwa pendanaan negara dan kemandirian pesantren bukanlah dua hal yang saling meniadakan,” tegas Gus Rozin dalam persidangan.

Pesantren tetap memiliki kemandirian dalam menentukan sumber pendanaan, baik dari masyarakat, wakaf, usaha mandiri, maupun penerimaan bantuan negara secara selektif sesuai kebijakan masing-masing lembaga.

Dengan demikian, keberadaan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) UU Pesantren tidak dapat dimaknai bahwa pendanaan negara dengan sendirinya menimbulkan intervensi terhadap pesantren. UU Pesantren justru menegaskan kemandirian dan kekhasan pesantren yang telah hidup dalam tradisi, termasuk melalui dukungan masyarakat serta pengelolaan sumber daya secara mandiri.

“Negara pada dasarnya telah membebankan kewajiban tersebut kepada dirinya sendiri melalui amanat konstitusi Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ungkap Gus Rozin

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) UU Pesantren merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional negara dalam mendukung pendanaan penyelenggaraan pesantren, termasuk fungsi pendidikan yang dijalankannya.

Kewajiban Negara Berdasarkan Konstitusi

Majelis Masyayikh berpandangan bahwa kewajiban negara tidak hanya berlaku bagi pendidikan formal pesantren seperti Pendidikan Diniyah Formal (PDF), Satuan Pendidikan Muadalah (SPM), dan Ma'had Aly, tetapi juga mencakup pendidikan nonformal pesantren, yakni pesantren dengan pengajian kitab kuning (salafiyah) baik berjenjang maupun tidak berjenjang sebagaimana amanat UU Pesantren.

Majelis Masyayikh menautkan tanggung jawab negara terhadap pendidikan pesantren sebagaimana Pasal 31 UUD 1945. Dengan demikian, baik pendidikan formal maupun nonformal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan pesantren.

“Oleh karena itu, sepanjang menjalankan fungsi pendidikan, keduanya (formal dan nonformal) berada dalam lingkup tanggung jawab negara di bidang pendidikan,” tambah Gus Rozin

Transparansi Tetap Wajib

Majelis Masyayikh juga menegaskan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas telah menjadi bagian dari tata kelola pesantren sebagaimana diatur dalam UU Pesantren dan bukan hal baru bagi pesantren.

“Selama ini, banyak pesantren telah mempertanggungjawabkan pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat, donatur, lembaga filantropi, maupun sumber pendanaan lainnya sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan,” tegas Gus Rozin yang juga Pengasuh Pesantren Maslakul Huda.

Karena itu, mekanisme transparansi, dan akuntabilitas atas penggunaan keuangan negara merupakan konsekuensi yang wajar dalam setiap penggunaan dana publik. Kewajiban tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi tanggung jawab negara dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan pesantren, maupun dimaknai sebagai bentuk intervensi terhadap independensi, kemandirian, tradisi, kekhasan, dan keragaman pesantren yang dijamin oleh Undang-Undang Pesantren.

Majelis Masyayikh berpandangan bahwa Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) UU Pesantren merupakan instrumen pelaksanaan kewajiban konstitusional negara dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan pesantren tanpa menghilangkan independensi, kemandirian, tradisi, maupun kekhasan pesantren yang dijamin undang-undang.

Rekomendasi Berita