Problem Statement

Walaupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 telah menempatkan pesantren dalam sistem pendidikan nasional, penerapan kesetaraan substantif masih menghadapi tantangan serius. Banyak pesantren berstatus nonformal belum memperoleh pengakuan ijazah yang setara, akses pendanaan yang proporsional, maupun jaminan mutu yang terintegrasi. Ketidaksinkronan sistem data nasional juga memperumit proses perencanaan, asesmen penjaminan mutu, serta pengakuan lulusan pesantren baik jenjang dikdasmen (Pendidikan Diniyah Formal, Muadalah Muallimin, Muadalah Salafiyah, dan pendidikan pesantren nonformal) dan pendidikan tinggi pendidikan pesantren (Ma’had Aly).

Kondisi ini menegaskan bahwa rekognisi yuridis belum sepenuhnya menjelma menjadi keadilan struktural. Pesantren, dengan tradisi keilmuan kitab kuning dan metode tafaqquh fiddin-nya, membutuhkan pendekatan kebijakan yang menghormati karakter khas dan sistem epistemologinya.

Sebagai langkah strategis, Majelis Masyayikh menggagas pertemuan tahunan yang dihadiri antar-pemangku kepentingan dan kebijakan sejak pasca pengesahan UU Pesantren pada tahun 2022 hingga saat ini untuk memperkuat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Memasuki tahun 2025, forum ini bertransformasi menjadi Konferensi Pendidikan Pesantren, yang menegaskan arah baru: memperluas kolaborasi lintas sektor, memperdalam refleksi kebijakan, dan meneguhkan peran pesantren sebagai mitra negara dalam pembangunan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.

Konferensi ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi wadah dialog substantif antara pemerintah, pimpinan pesantren, akademisi, dan masyarakat sipil untuk merumuskan langkah-langkah konkret menuju sistem pendidikan pesantren yang berdaya, inklusif, dan berkontribusi nyata pada peradaban bangsa.

Analisis Kebijakan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 merupakan tonggak rekognisi negara terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berdiri sejajar dengan jalur formal, nonformal, dan informal. Melalui undang-undang ini, pesantren diakui memiliki otonomi dalam menentukan arah kurikulum, metode pembelajaran, serta tujuan pendidikan yang berakar pada nilai-nilai Islam.

Tiga fungsi utama pesantren ditegaskan dalam regulasi ini:

Pendidikan, untuk mengembangkan keilmuan Islam dan membentuk akhlak mulia;
Dakwah, sebagai sarana penyebaran nilai rahmatan lil ‘alamin; dan
Pemberdayaan Masyarakat, guna memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial berbasis potensi lokal.

Kehadiran Dewan Masyayikh (penjamin mutu internal pendidikan pesantren) dan Majelis Masyayikh (lembaga penjamin mutu eksternal pendidikan pesantren) mempertegas kemandirian akademik pesantren sekaligus memastikan mutu keilmuan tetap terjaga dalam koridor tradisi keislaman. Dengan demikian, pengakuan negara terhadap pesantren tidak lagi bersifat simbolik, tetapi substantif dan terukur.

Kesenjangan dan Tantangan Struktural

Beberapa hasil pertemuan nasional (2022 dan 2024) menunjukkan masih ada celah kebijakan utama yang perlu disempurnakan seperti:

Integrasi Data dan Sistem Informasi – Basis data pesantren di Kementerian Agama belum terhubung dengan sistem nasional seperti Dapodik dan PD Dikti, menghambat validasi dan sinkronisasi kebijakan.
Rekognisi Lulusan dan Kompetensi – Lulusan pesantren, terutama dari Ma’had Aly, masih mengalami kesulitan administratif dalam melanjutkan studi atau memperoleh pekerjaan. Sertifikasi kompetensi berbasis keilmuan Islam belum berjalan optimal.
Pendanaan dan Kemandirian – Dana Abadi Pesantren (DAP) belum memiliki mekanisme tata kelola yang transparan dan berbasis nilai khas pesantren. Peran Majelis Masyayikh masih terbatas pada perencanaan, belum masuk pada pengawasan strategis dan audit kebijakan, serta program-programnya disesuaikan dengan karakteristik dan tradisi pesantren untuk peningkatan mutu pendidikan pesantren.
Analisis internal Majelis Masyayikh menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan rekognisi dan afirmasi terhadap lulusan pesantren masih memerlukan penguatan signifikan. Berdasarkan telaah terhadap 68 Peraturan Daerah (PERDA) tentang pesantren pada tahun 2023, pada 11 Provinsi, 51 kabupaten/kota telah merujuk UU Pesantren sedangkan terdapat 6 Kabupaten/Kota tidak merujuk UU Pesantren/Belum merevisi Perda yang terbit sebelum adanya UU Pesantren. Dapat disimpulkan bahwa bentuk rekognisi dan afirmasi terhadap santri lulusan pendidikan pesantren belum terakomodasi secara maksimal. Sebagian besar PERDA tersebut masih berfokus pada aspek fasilitasi, sementara dimensi rekognisi dan afirmasi belum diterjemahkan secara memadai untuk menjawab kebutuhan faktual santri dan pesantren. Oleh karena itu, DPR dan pemerintah daerah diharapkan berperan aktif dalam mengawal proses perumusan, pelaksanaan, serta revisi PERDA Pesantren agar dapat menjamin rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi secara komprehensif, proporsional, dan berkeadilan bagi seluruh satuan pendidikan pesantren di Indonesia.

Arah Strategis

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, beberapa arah kebijakan prioritas perlu diperkuat:

Penguatan Data dan Akreditasi – Pemerintah harus menjadikan Nomor Induk Pesantren sebagai instrumen dasar integrasi sistem pendidikan nasional guna mendorong kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Rekognisi Sepenuhnya – Pemerintah, DPR dan pihak terkait perlu memberi pengakuan lulusan secara utuh dan tidak terbatas pada domain keagamaan semata.
Pendanaan Berbasis Identitas – DAP perlu dikelola secara independen dengan sistem pengawasan bersama antara pemerintah dan Majelis Masyayikh, difokuskan untuk penguatan SDM, riset pesantren, serta kolaborasi antar-lembaga pesantren.

Seruan Kebijakan

Pesantren merupakan mitra strategis negara dalam membangun manusia berakhlak dan memperkuat fondasi kebangsaan. Karenanya, diperlukan kebijakan yang tidak sekadar administratif, melainkan transformasional:

Roadmap Implementasi – Roadmap implementasi regulasi tentang Pesantren menuju Rekognisi Berkeadilan dan Bermutu. Roadmap ini akan menjadi pedoman dalam menyusun dan membangun program sebagai landasan fasilitasi Pendidikan Pesantren yang bermutu dan berkeadilan.
Integrasi Kebijakan Inklusif – Penempatan pesantren dalam peta besar perencanaan pendidikan nasional (RPJMN 2025–2029) dengan indikator kinerja yang terukur dan adaptif.
Tata Kelola Kolaboratif – Sinergi antara Pemerintah, DPR, lembaga terkait dan pihak swasta sebagai mitra strategis dalam desain, implementasi, dan pendampingan hasil asesmen mutu pendidikan pesantren.

Upaya penguatan ini menegaskan posisi pesantren sebagai institusi pendidikan Islam yang turut berperan dalam pembangunan peradaban nasional yang berdaulat dalam ilmu, inklusif secara sosial, serta kontributif terhadap agenda strategis Indonesia Emas 2045.

Nurul Noviana,

Tenaga Ahli Majelis Masyayikh

Rekomendasi Opini