Indonesia yang beragam (suku, agama, ras, bahasa daerah, adat istiadat) adalah satu proyek besar yang sangat menantang dengan berbagai risiko dan peluang. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, sukses Indonesia adalah sukses Asia Tenggara. Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, sukses Indonesia adalah cermin sukses umat Islam, kegagalannya adalah juga cermin kegagalan umat Islam.

Indonesia saat ini dihadapkan dua konteks sekaligus, yaitu berbagai bentuk tantangan dan peluang global di satu sisi, dan berbagai keterbelakangan nasional. Forum Ekonomi Dunia (2022) mengingatkan dalam 10 tahun ke depan Indonesia dihadapkan pada (1) risiko tantangan kegagalan mitigasi perubahan iklim, (2) kegagalan adaptasi perubahan iklim, bencana alam dan peristiwa cuaca ekstrem, (3) hilangnya keanekaragaman hayati dan ekosistem, (4) insiden kerusakan lingkungan berskala besar, (5) migrasi paksa berskala besar, (6) krisis sumber daya alam, (7) erosi kohesi sosial dan polarisasi masyarakat, (8) kejahatan dunia maya yang meluas dan ketidakamanan dunia maya, (9) konfrontasi geoekonomi, utang, hingga krisis biaya hidup.

Dalam konteks akhlak, perkembangan sosial ekonomi, sains, dan teknologi menciptakan sisi lain kemajuan zaman, yakni krisis akhlak. Krisis akhlak ini terjadi di berbagai ranah kehidupan. Dalam ranah negara, korupsi menjalar di ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Proses pembuatan kebijakan publik seringkali mengabaikan partisipasi masyarakat, mengabaikan tata-krama politik, tidak berpihak pada konstitusi dan kemaslahatan.

Di kalangan masyarakat, terutama di kalangan pelajar fenomena kemerosotan akhlak seperti pergaulan bebas, narkoba, minuman keras, tawuran bahkan kriminal, juga kian menggejala. Rasa malu (al-haya’), salah satu akhlak mulia dalam Islam, yang telah menjadi budaya-malu di berbagai budaya daerah seperti Jawa, Bugis, Makasar, Minang tidak lagi mewujud dalam praktek konkret kehidupan. Realitas di dunia maya juga menunjukkan krisis akhlak yang tidak kalah mengkhawatirkan.

Dalam laporan berjudul Digital Civility Index, Microsoft mengumumkan bahwa pada tahun 2019 warganet Indonesia berada di tingkat 11 dari 25 negara, kemudian pada tahun 2020, skor Indonesia turun 8 poin lebih buruk dari tahun 2019 dan berada pada peringkat ke-29 dari 32 negara. Posisi ini menjadikan pengguna media sosial Indonesia sebagai paling tidak sopan se-Asia Tenggara.

Dalam dunia AI, saat ini lahir aplikasi mutakhir yang disebut ChatGPT, yakni produk teknologi bot yang mampu menghasilkan beragam teks yang kompleks dan komprehensif, dari esai, jawaban ujian, hingga tes sertifikasi profesional. Pertanyaan etik yang muncul adalah bagaimana dampaknya terhadap dunia pendidikan? Banyak praktisi pendidikan mengkhawatirkan kemampuan ChatGPT dalam menyadur berbagai sumber dan referensi akademik yang mempersulit pelacakan plagiarisme karena sumbernya sulit dilacak.

Pesantren dan santri Indonesia yang menempatkan akhlak sebagai nilai luhur memiliki tanggung jawab untuk membumikan kembali akhlakul karimah dalam praktik kehidupan nyata. Santri Indonesia harus menjadi uswatun hasanah berkakhlakul karimah dalam berbagai ranah kehidupan. Selain itu, santri Indonesia harus menjawab berbagai tantangan akhlak dalam sains dan teknologi seperti dalam bioteknologi, kedokteran, maupun dalam transaksi digital.

Dalam konteks pendidikan, dalam sebuah riset bernama TIMSS pada tahun 2019, ditemukan bahwa Indonesia mempunyai skor 52.8 dalam learning poverty (tingkat ketidakmampuan anak-anak usia 10 tahun dalam memahami kalimat sederhana), 49.4 dalam learning deprivation (tingkat anak-anak sekolah yang dalam masa akhir primer kemampuan membacanya masih di bawah minimum), dan 6.8 dalam schooling deprivation (tingkat anak-anak masa premier yang putus sekolah). Semua angka-angka tadi masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Finlandia, Belgia, atau Kanada.

Dalam konteks politik, Indonesia dihadapkan oleh melemahnya peran negarabangsa atau NKRI sebab sebagian besar fungsinya telah diambil alih oleh lembaga-lembaga internasional yang mendorong terjadinya pergeseran lokus kebangsaan dan kerakyatan kita. The Economist Intelligence Unit (2021) merilis laporan Indeks Demokrasi Dunia terbaru pada Februari 2022, dan menempatkan Indonesia pada peringkat ke-52 dunia dengan skor 6,71. Indonesia, meskipun indeksnya naik, masih tergolong negara dengan demokrasi yang cacat (flawed democracy). Negara dengan demokrasi cacat umumnya sudah memiliki sistem pemilu yang bebas dan adil, menghormati kebebasan sipil dasar, namun memiliki masalah fundamental seperti rendahnya kebebasan pers, budaya politik yang antikritik, partisipasi politik warga yang lemah, serta kinerja pemerintah yang belum optimal.

Dalam konteks ekonomi, format ekonomi Indonesia dibentuk oleh liberalisasi impor; kebijakan moneter dan fiskal dalam negeri (pembatasan kredit, pengenaan tingkat suku bunga tinggi, penghapusan subsidi sosial, peningkatan tarif pajak, peningkatan harga public utility dan menekan kenaikan tingkat upah); neoliberalisasi-deregulasi (minimalisasi intervensi pemerintah, privatisasi seluas-luasnya mencakup bidang yang dikuasai negara, liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi, semua jenis proteksi dihapus, memperbesar dan memperlancar investasi asing).

Dalam konteks budaya, arus besar globalisasi membawa homogenisasi popular culture yang ditandai oleh proses penyeragaman cita rasa kebudayaan yang didorong oleh budaya konsumsi. Dalam konteks pendidikan, regulasi nasional telah mendorong pendidikan secara mendalam masuk sebagai komoditas dan jasa yang dikomersialkan. Pendidikan telah mulai masuk dalam integrasi sistem kapitalisme global, yang meletakkan pendidikan sebagai bagian dari jasa yang karenanya dapat diperdagangkan, sebagai entitas yang harus diliberalisasikan (privatisasi, swastanisasi). Tanggung jawab konstitusional negara digeser menjadi tanggung jawab masyarakat, sehingga akses terhadap layanan pendidikan yang bermutu menjadi semakin mahal tak terjangkau.

Abad 21 memperlihatkan suatu tantangan yang sama sekali tidak mudah, yaitu krisis lingkungan yang kian akut. Berbagai indikator atau kasus baik di tingkat lokal maupun global menegaskan bahwa kerusakan lingkungan alam merupakan problem serius. Wabah, dan kekacauan iklim merupakan gejala yang bersifat jamak di seluruh bumi dalam satu satu-dua dekade terakhir. Namun di luar itu, ada banyak persoalan lain yang tidak begitu kasat mata sehingga luput dari perhatian kita, baik di tingkat lokal maupun global.

Sementara itu, di tingkat lokal, masalah lingkungan juga tidak kalah kompleks. Hal ini antara lain terkait tata kelola sampah yang buruk baik di tingkat rumah tangga, komunitas, maupun pemerintah sebagai pengurus Negara. Hasil riset Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah Ecoton pada 68 sungai strategis nasional di tahun 2022, memperlihatkan 5 (lima) provinsi yang paling tinggi terkontaminasi partikel mikroplastik, yaitu Jawa Timur, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bangka Belitung dan Sulawesi Tengah. Kandungan mikroplastik pada air sungai membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia, terlebih karena banyak masyarakat yang menggunakan sebagai bahan air baku.

Krisis lingkungan global dan nasional tersebut berakar pada nalar materialis manusia yang menganggap alam dan bumi serta segala isinya ini adalah benda atau barang belaka sehingga pantas untuk dibongkar, dijual untuk menggelembungkan kapital atau uang. Terjadi kapitalisasi alam. Jika dibiarkan, bukan hanya ancaman terhadap satu nyawa, namun ancaman bagi kemanusiaan itu sendiri. Jadi, bukan hanya setara dengan hifẓ an-nafs, bahkan terkait keselamatan manusia. Tepat di titik ini, santri harus cancut tali wondo untuk memperkuat kompetensi diri agar mampu berkontribusi menyelesaikan krisis lingkungan yang merajalela ini.

Santri harus mereposisi diri dalam transformasi keindonesiaan ini. Santri harus mampu membaca peluang dan tantangan yang muncul dari pergeseran ini. Santri harus mampu merumuskan peran yang harus didorong dalam merespons perubahan ini. Santri harus memiliki kecerdasan geopolitik-geoekonomi di tengah percaturan global dan berbagai keterbatasan nasional tersebut. Santri pun harus mampu memenuhi prasyarat-prasyarat kompetensi yang diperlukan santri agar maksimal peran keilmuan, teknologi, sosial ekonomi, politik, dan kebudayaannya dalam konteks nasional. Santri harus ikut mengarahkan ke mana pendidikan pesantren mestinya diformulasikan, dan khazanah klasik pesantren mana saja yang relevan dan kontekstual untuk dipertahankan, dan manakah yang perlu direformulasikan kembali.

Sumber: PROFIL SANTRI INDONESIA Kajian Pengembangan Kurikulum Pendidikan Pesantren di Indonesia Edisi Kedua 2024

Rekomendasi Opini