JAKARTA- Majelis Masyayikh menggelar Halaqah dan Silaturahmi dengan stakeholder pesantren di Mercure Hotel Batavia, Jakarta Barat, Senin (5/9/2022). Halaqah dan Silaturahmi yang bertajuk “Majelis Masyayikh Mendengar Asosiasi Pendidikan Pesantren” ini dihadiri segenap stakeholder utama pesantren dari berbagai asosiasi pesantren diantaranya yakni Asosiasi Mahad Aly (AMALY), Asosiasi Pendidikan Diniyah Formal (Aspendif), Lembangan Pengembangan Pesantren (LP2) Muhammadiyah, Rabithah Maahid Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama, hingga Tim Asistensi Kementerian Agama RI dan Tenaga Ahli Majelis Masyayikh.

Ketua Majelis Masyayikh KH. Abdul Ghofarrozin memaparkan, Majelis Masyayikh hadir sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. KH. Abdul Ghofarrozin yang akrab disapa Gus Rozin juga mengungkapkan Majelis Masyayikh merupakan lembaga mandiri dan independen yang mempunyai fungsi utama dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pesantren.

“Tetapi yang menjadi framenya, Majelis Masyayikh memiliki tujuan dalam upaya peningkatan kualitas SDM pesantren, penguatan pengelolaan pesantren serta dukungan sarana dan prasarana pesantren. Hal ini sesuai dengan fungsi Majelis Masyayikh ini ke depan yang melindungi kemandirian dan kekhasan pesantren,” kata Gus Rozin dihadapan peserta undangan Halaqah dan Silaturahmi Majelis Masyayikh.

“Tentunya kita mengharapkan upaya-upaya ini dilakukan dalam rangka mewujudkan Pendidikan pesantren yang bermutu serta memajukan penyelenggaraan Pendidikan pesantren, termasuk misalnya soal rekognisi pesantren serta senantiasa menjaga kekhasan dan kemandirian pesantren” Gus Rozin menambahkan.

Sebagai lembaga baru, Gus Rozin menyebut Majelis Masyayikh saat ini tengah menyusun landasan, dan pondasi dasar serta terus mencari bentuk terbaiknya. Dengan demikian, pertemuan dengan Asosiasi Pendidikan Pesantren ini merupakan momentum yang tepat untuk mendapatkan input, bahan masukkan, saran dan aspirasi-aspirasi yang berkembang dilingkungan pesantren. Asosiai Pendidikan Pesantren sendiri dipandang sebagai stakeholder utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Masyayikh.

“Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Pesantren, Majelis Masyayikh memiliki kewenangan terkait tugas dan fungsinya dalam Pendidikan pesantren formal serta non-formal. Untuk formal kategori Pendidikan tingginya ada Mahad Aly, Pendidikan Muadalah (Ula, Wustha dan Ulya) serta Pendidikan Diniyah. Kedua ada Pendidikan pesantren non formal yang hanya mengaji dan kadang-kadang berjenjang dan kadang-kadang tidak berjenjang. Didalamnya ada pengajuan tasawuf, fiqh dan kitab kuning ini menjadi wilayah kewenangan Majelis Masyayikh,” ujar pengasuh Ponpes Maslakul Huda Kajen, Pati, Jawa Tengah ini.

Dengan perkembangan pesantren saat ini serta sejumlah tantangan dan isu yang berkembang, input, masukkan, aspirasi dan saran dari Asosiasi Pendidikan Pesantren sangat diperlukan baik kaitanya dengan kelembagaan Majaleis Masyayikh dan pesantren, sarana dan parasarana pesantren, kurikulum dan pembelajaran serta profesionalitas santri, pendidik dan tenaga kependidikan pesantren.

“Hasil dari diskusi hari ini akan menjadi bekal dan rekomendasi bagi Majelis Masyayikh dalam menyusun rencana induk atau rencana strategis yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan dan pelaksanaan program dan tugas serta fungsi Majelis Masyayikh,” tuturnya.

Gus Rozin juga menyampaikan, setalah Majelis Masyayikh ini dilantik pada 30 Desember 2021 lalu, pihaknya bersama kedelapan Anggota Majelis Masyayikh lain terus berprogres di antaranya penguatan kapasitan Majelis Masyayikh baik dari segi pemahaman secara komprehensif mengenai regulasi pesantren, penguatan dan rekrutmen Sekretariat hingga Menyusun agenda-agenda yang dapat dilaksanakan di tahun 2022 ini.

“Di luar tusi utama MM, kami juga telah berdialog dan memberikan masukan terkait dengan RUU Sikdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) agar tidak tumpang tindih serta tidak menganulir dan mengokupasi Pesantren sebagaimana apa yang telah tertuang di UU Pesantren serta tidak menegasikan pesantren. Justru selama dua kali kita berdialog, kita memberikan juga rekomendasi secara resmi agar Pesantren tertuang dalam RUU Sisdiknas tapi pelaksanaanya bisa secara independen dengan UU Pesantren. Sebab pesantren ini dengan keberagaman dan kekhasannya merupakan Pendidikan cir khas Indonesia yang telah berdiri sejak lama,” kata Gus Rozin

Sementara itu, Pada tahun 2022 ini Majelis Masyayikh mempunyai target penyusunan rencana induk dan rencana strategis serta penyusunan profil santri Indonesia. Di samping itu, Majelis Masyayikh juga akan menyelenggarakan sosialisasi UU Pesantren dan peraturan turunannya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Majelis Masyayikh KH. Muhyiddin Khotib menyebut, hasil dari Halaqah dan Silaturahmi bersama Asosiasi Pendidikan Pesantren ini akan menjadi bahan rekomendasi dan masukkan dalam rangka pra-workshop penyusunan rencana strategis Majelis Masyayikh.

“Hari ini kita mengundang stakeholder pesantren dengan Asosiasi-asosiasi pondok pesantren, Minggu depan juga kami mengundang pengasuh pondok pesantren. Ini bagian penting untuk menjaring aspirasi, saran, rekomendasi dan input-input tugas dan fungsi Majelis Masyayikh kedepannya,” kata KH Muhyiddin.

Dalam pelaksanaan Halaqah dan Silaturahmi ini, para peserta kemudian dibagi dalam dua kelompok diskusi yang terdiri dari unsur Anggota Majelis Masyayikh, Tenaga Ahli Majelis Masyayikh, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang juga ex officio Kepala Sekretariat Majelis Masyayikh, para peserta dari berbagai Asosiasi Pondok Pesantren serta Tim Asistensi Kementerian Agama.

Diskusi ini juga menghadirkan Narasumber di antaranya KH. Hodri Arief M.Ag, KH. Fadlullah Turmudzi, KH. Nur Hannan, KH. Ahmad Taufiq serta Dr Masykuri dan dimoderatori oleh Hairus Salim HS pada kelompok 1 yang membahas mengenai kelembagaan serta sarana dan prasarana Pesantren dan Dr KH Aguk Irawan pada kelompok 2 yang membahas mengenai kurikulum dan pembelajaran serta santri, pendidik dan tenaga kependidikan. (rls/mm)

Rekomendasi Berita